“Dan ini semua sudah dibahas dan ditetapkan honornya,” ingat dia.
BELANJA PEGAWAI
Ia menyebut, belanja pegawai di SBB di atas 60%. Jumlah ini sangat naif untuk melakukan pembangunan.
Tapi bukan serta merta merumahkan hinorer. Ada regulasi, edaran Menpan pertama dan kedua disampaikan kepada pemerintah seluruh Indonesia untuk melakukan kepada honorer non ASN.
Honorer yang melakukan pekerjaan di mulai dari Januari 2021 – Desember 2022 wajib didata.
Kalau honor di tahun 2022 bulan Januari sampai dengan Desember itu atas regulasi tidak bisa dipaksakan.
“Tapi yang honor Januari 2021 sampai bulan Desember 2021 ke bawah, apalagi tenaga honor saat kabupaten ini baru pemekaran itu yang perlu mendapat prioritaskan,” ingatnya.
“Kenapa kita sebagai anak negeri harus mengemis di negeri kita sendiri,” ulang dia.
Selanjutnya, sambung dia, krena tujuan pemekaran, tidak lain dan tidak bukan untuk memakmurkan daerahnya. Tapi di SBB justru terbalik.
Jamadi mempertegas kedepan harus memanggil penjabat bupati untuk memberikan penjelasan.
“Atas nama rakyat, panggil penjabat bupati. Kita tanyakan langsung atas dasar apa dan memakai regulasi yang mana sehingga seenaknya merumahkan pegawai honorer. Mereka ini sudah memiliki SK, kenapa sampai memberhentikan mereka,” pungkasnya. (*)
1 komentar