’Padahal LPJ itu bukan tugas PPK dan PPS melainkan tugas kesekretariatan,’’ tegasnya lagi.
Oleh karena itu pihaknya tetap akan melakukan aksi demonstrasi; ‘’Supaya mata dan telinga mereka terbuka untuk mendengar dan segera membayarkan hak-hak kami”.
Yonas menambahkan rupanya pengaruh keterlambatan LPJ ini dipengaruhi juga oleh sekretaris KPU yang mengangkat dirinya menjadi Pejabat pembuat komitmen (PPK).
‘’Sekretaris KPU sangat lamban dalam melakukan verifikasi SPJ, padahal itu merupakan kewenangan yang melekat dalam jabatan PPK,’’ tegasnya lagi.
Sekedar tau, sekretaris KPU memberhentikan PPK tanpa alasan yang jelas. ‘’Rangkap jabatan ini juga mempengaruhi kinerja dalam membayar honor badan Ad Hoc,’’ tekannya.
Kapan aksi demo? Yonas menyampaikan Senin (20/5/20204) pihaknya akan melakukan konsolidasi dan memasukan surat pemberitahuan aksi ke Polres KKT.
Baca Juga:
KPU SBT Loloskan Saksi Parpol Jadi Anggota PPK ; https://sentralpolitik.com/kpu-sbt-dilaporkan-loloskan-saksi-parpol-jadi-anggota-ppk/
‘’Kita akan menggelar aksi demonstrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. (*)
1 komentar