MASOHI, SentralPolitik.com – Pemkab Malteng merespons keluhan warga Horale. Mereka melakukan aksi palang Jalan Trans Seram, Kecamatan Seram Utara Barat (SUB).
Wakil Bupati Mario Lawalata turun langsung menemui masyarakat dan mediasi tuntutan warga, Sabtu (10/10/2026).
Hasilnya, warga akhirnya membuka palang sekitar pukul 13.30 WIT sehingga akses Trans Seram kembali berjalan lancar.
Sebelumnya warga tersulut emosi karena menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah daerah.
Warga juga mengaku harus berjuang sendiri memadamkan api sejak 29 Juli 2026 karena Karhutla mengancam kawasan hutan dan merusak lahan perkebunan sebagai sumber penghidupan masyarakat.
Ikut dalam mediasi di lokasi, anggota DPRD dari Fraksi PKS, Ardiansyah Makatita, Kapolsek Seram Utara Barat, Danramil, serta Camat Seram Utara Barat.
Di hadapan warga, Wabup Mario meminta warga membuka akses jalan agar tidak menghambat mobilitas masyarakat lainnya.
Terutama pengguna jalan yang memiliki kepentingan mendesak menuju Masohi, Ambon, maupun wilayah Seram bagian utara.
“Beta berharap dengan sangat hormat, jalan ini harus kita. Jangan sampai menghalangi katong punya basudara yang mungkin punya keperluan sangat penting,” imbaunya.
Ia juga mengakui keluhan masyarakat terkait karhutla memang harus mendapat tindaklanjut melalui komunikasi dan keterlibatan langsung pemerintah di lapangan.
BERKANTOR DI DESA
Bahkan, Mario menyatakan kesediaannya untuk berkantor sementara di wilayah Seram Utara Barat selama dua pekan bila kondisi kebakaran masih parah.
“Kalau memang kondisi ini masih parah, Beta akan menelepon pak bupati. Mungkin beta bisa berkantor di Seram Utara Barat selama dua minggu untuk kita kontrol bersama,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam mediasi.
Meski demikian, masyarakat masih membutuhkan langkah nyata untuk memastikan penanganan kebakaran dan tidak berdampak bagi perkebunan warga.
Raja Negeri Horale, Andry Potalatu, mengaku warga cukup resah sebab hampir tiga bulan mengerahkan tenaga memadamkan api yang mengancam hutan dan lahan perkebunan
Karena itu, pemalangan jalan merupakan bentuk kritik terhadap penanganan karhutla yang menurutnya belum memadai.
Potalatu memperkirakan lahan perkebunan milik sekitar 50 kepala keluarga mengalami kerusakan akibat peristiwa tersebut.
Situasi ini menambah beban masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil hutan dan laut.
Baca Juga:
Terisolasi 80 Tahun, Bupati Ozan Hidupkan Internet di Pedalaman Seram: https://sentralpolitik.com/terisolasi-80-tahun-bupati-ozan-hidupkan-internet-di-pedalaman-seram/
‘’Warga harus membagi tenaga dan waktu untuk memadamkan api sekaligus menjaga lahan perkebunan yang menjadi penopang ekonomi keluarga,’’ tandasnya. (*)
