JAKARTA, SentralPolitik.com — Pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendampingi pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai wujud pemerintahan yang bersih.
Langkah ini penting untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari segala bentuk praktik korupsi.
Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan di Rakor Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/4/26).
Wattimena menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian serta pendampingan dari KPK kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Menurutnya, upaya ini menjadi bagian penting dalam melakukan pembenahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.
“Ini merupakan langkah strategis, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan berlandaskan pada nilai-nilai integritas,” ujarnya.
PENCEGAHAN
Baginya penguatan sistem pemerintahan tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administrasi, melainkan kunci utama mencegah terjadinya praktik korupsi yang sudah menyatu dalam sistem.
Oleh sebab itu, Wattimena menekankan tentang perlunya menjalin kerja sama yang terus berkesinambungan antara pemerintah daerah dan KPK.
“Sinergi ini harus terus kita perkuat, agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Wattimena juga berharap, melalui pendampingan ini, Pemkot Ambon dapat semakin meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Serta efektivitas dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Kegiatan atas gagasan KPK ini merupakan bagian dari program nasional, untuk memperkuat fungsi koordinasi dan pengawasan seluruh pemerintah daerah.
KOMITMEN NYATA
Dalam pertemuan, KPK menegaskan, kehadiran kepala daerah beserta jajaran pimpinan menjadi bentuk komitmen nyata, dalam mendukung berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Sejumlah pejabat yang turut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain, pimpinan DPRD Kota Ambon, Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah.
Baca Juga:
Tindaklanjuti Rekomendasi KPK Dinas Penanaman Modal Buat Ini: https://sentralpolitik.com/tindaklanjuti-rekomendasi-kpk-dinas-penanaman-modal-buat-ini/
Selanjutnya para kepala Organisasi Perangkat Daerah, seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (*)
