Inilah tema dari bahasan mantan Gubernur Lemhanas Indonesia, Andi Wijayanto. Secara gamblang dibukakan bagaimana masa depan politik Indonesia dalam momen Politik di tahun 2024 nanti.
—
Justru yang menjadi masalah adalah rendahnya pendidikan politik masyarakat sebagai pengejawantahan dari tugas partai politik yang ambigu, dalam berkarya dan berselebrasi bagi kepentingan Indonesia melalui tugas dan wewenang mereka dalam proses pencerdasan warga negara dalam memahami politik baik secara aksiologi, ontologis maupun epistemologis.
Jajakan dan keinginan kuat untuk mempraktekan demokrasi substantif guna menjawab kepelbagaian Indonesia hari ini menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah sungguh-sungguh hendak mewujudkan apa yang dikenal secara universal menjadi tujuan bernegara yakni Welfare State.
Syaratnya ialah kemenangan tetap harus menjadi bagian dari basis-basis Partai Nasionalis yang akan terus berkaca pada nasionalisme Indonesia, dan bukan pada basis-basis kekuatan Parpol agamis.
Bahwa Indonesia memerlukan terobosan dan keberanian untuk selalu berani mewujudkan berbagai asa dalam perpolitikan dengan sejumlah resiko yang justru tidak dapat dimengerti oleh totalitas rakyat, akibat rendahnya pendidikan politik warga negara.
Indonesia membutuhkan kekuatan arus bawa agar praktek demokrasi substansial tidak akan lagi bisa diganjal oleh karena keinginan untuk meminta jatah mayoritas dan mengabaikan kualitas luar biasa dari kelompok minoritas.
Demokrasi substantif lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, ketimbang sekedar representasi politik kepentingan yang tidak selalu bersahaja.
Demikian makna yang dapat saya maknai dari pemaparan materi oleh Gubernur Lemhanas Indonesia. Saya bersyukur karena pada forum ini saya masih berkesempatan untuk berteriak tentang kepentingan Maluku yang terabaikan dalam regulasi yang secara sistimatis ikut memiskinkan buruh, tani dan totalitas orang Maluku umumnya. Salam, Poly K/ Ketua PGIW Maluku. (*)
Baca Juga:
https://sentralpolitik.com/catatan-awal-dari-forum-konfrensi-gereja-masyarakat-di-kota-palangkaraya/
Ikuti berita sentralpolitik.com di Google News