AMBON, SentralPolitik.com _ Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengaku lebih condong ke Transmigrasi Lokal, ketimbang Transmigrasi Nasional.
“Kami (di Maluku) pulau kecil dan kami punya kepadatan penduduk asli di kampung-kampung maupun negeri. Karena itu kami lebih cenderung agar program transmigrasi lokal digalakkan di Provinsi Maluku,” ujar Lewerissa.
Lewerissa mengatakan itu saat Rapat Koordinasi (RAKOR) Penyelenggaaan Pemerintahan Daerah dan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/ Pertanahan, Tata Ruang.
Rakor juga menghadirkan Kemendagri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.
Gubernur Maluku dan Wagub Maluku Abdullah Vanath, mengikuti rapat secara virtual dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Senin (17/3/2025).
Mendagri memimpin rakor. Hadir pula Menteri transmigrasi, Kepala Badan Informasi Geospasial, Plt Sekjen Kementerian Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Selanjutnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Kesehatan, Para Wakil Menteri serta Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia secara virtual.
TRANSMIGRASI LOKAL
Setelah pemaparan materi, masing-masing Gubernur, Bupati maupun Walikota mendapat kesempatan menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.
Saat memberi masukan Lewerissa menyinggung soal transmigrasi.
Ia menjelaskan kalau Maluku terdiri dari pulau-pulau kecil, dan telah menjadi tuan rumah untuk transmigrasi nasional selama 60 tahun.
Sudah puluhan ribu KK transmigran yang masuk ke Maluku, ikut menggerakan ekonomi, serta memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi daerah Maluku.
“Tapi karena kami pulau kecil dan punya kepadatan penduduk asli, maka kami lebih cenderung agar program transmigrasi lokal di Provinsi Maluku,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan kalau dirinya sempat bertemu dengan Menteri PKP untuk membahas persoalan perumahan bagi rakyat di Maluku.
Menurutnya, ada gagasan tanah negara rumah rakyat. Hal itu sangat menarik, tapi kondisi rumah yang ada dalam kondisi yang butuh perhatian dari Kementerian PKP.
Baca Juga:
Gubernur Bahas Investasi bersama Konsul Kehormatan Belanda di Ambon; https://sentralpolitik.com/gubernur-bahas-investasi-bersama-konsul-kehormatan-belanda-di-ambon/
Sementara untuk data yang ada sudah siap, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kementerian. (*)
