‘’Saya yakin bagi-bagi uang ala ‘senter klas’ yang dilakoni BPKAD KKT ini sudah sejak lama dan atur-mengatur ini pasti ada dalangnya. Ada aktornya juga,’’ katanya.
Soal penggunaan dana, dia berpendapat bahwa dari beberapa media dan informasi yang tersebar masyarakat dapat simpulkan bahwa uang sebanyak itu tidak mungkin dinikmati oleh bawahan.
Tapi uang-uang itu dapat dipastikan untuk tujuan tertentu oleh penguasa saat itu. ‘’Membagi-bagi itu bukan kewenangan bawahan, mengatur daerah ini juga bukan kewenangan mereka. Apalagi hingga menyentuh orang-orang penting di daerah ini maupun diluar daerah, itu permainan orang atas, orang-orang besar,’’ tandasnya.
KEPASTIAN HUKUM
Karena itu dia berharap kasus ini dikembangkan agar mendapatkan kepastian hukum seadil-adilnya, sehingga kasus ini terang benderang dikalangan masyarakat, karena hingga saat ini mereka yang dipanggil dan dimintai keterangan di Kejaksaan belumlah signifikan.
Baca juga:
https://sentralpolitik.com/jaksa-sita-aset-6-tersangka-sppd-bpkad-tanimbar/
‘’Banyak nama sudah dikantongi kejaksaan tapi belum juga dipanggil dan diperiksa. Jadi kalau hanya bawahan yang ditindas sementara oknum-oknum yang mengatur dan menikmati uang tersebut berkeliaran, rasa-rasanya penegakan hukum di negeri ini hanyalah untuk orang kecil,’’ ingatnya. (*)
