MASOHI, SentralPolitik.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus mendorong percepatan hilirisasi komoditas kelapa dan pala sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi percepatan hilirisasi kelapa dan pala yang berlangsung di Kantor Bupati Maluku Tengah, Sabtu (3/10/2026).
Rakor tersebut menjadi forum koordinasi antara Pemkab dan sejumlah pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam mendukung proses pembangunan serta investasi di sektor hilirisasi.
Bupati Malteng Zulkarnain Awat Amir menyampaikan pengembangan hilirisasi tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Hilirisasi dapat membuka peluang penciptaan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa dan pala, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Rakor tersebut melibatkan sejumlah unsur, antara lain DPRD Maluku Tengah, Forkopimda, PTPN I Regional VIII, pimpinan perangkat daerah, pemerintah negeri, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat.
Pemerintah Negeri Tananahu, Waraka, Liang dan Sahulau di Kecamatan Teluk Elpaputih juga disebut terlibat dalam agenda koordinasi tersebut.
Keterlibatan berbagai unsur ini untuk memperkuat koordinasi dalam proses pengembangan hilirisasi, sehingga pembangunan dapat berjalan secara terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemda menilai koordinasi menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan investasi.
Selanjutnya lewat pembangunan ini masyarakat dapat ditempatkan dalam kerangka pembangunan daerah.
Hilirisasi menjadi salah satu langkah untuk mengubah pola pengelolaan komoditas dari sekadar menghasilkan bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Ia berharap pengembangan industri pengolahan, komoditas kelapa dan pala memiliki rantai nilai yang lebih panjang di daerah.
LAPANGAN PEKERJAAN
Pemkab juga berharap dampaknya tidak hanya oleh pelaku usaha, tetapi juga petani dan masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja serta peluang ekonomi baru.
Karena itu, percepatan hilirisasi membutuhkan kesiapan berbagai aspek, mulai dari investasi, infrastruktur, produksi bahan baku, pengolahan hingga pemasaran.
Dalam proses pengembangan, pemerintah daerah juga menyatakan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, termasuk masyarakat adat di wilayah yang berkaitan dengan rencana pengembangan.
Pemkab Maluku Tengah bersama DPRD menyatakan akan memfasilitasi aspirasi masyarakat adat Tananahu terkait ruang hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah.
Hal itu menjadi bagian dari upaya pemerintah agar proses pembangunan dan investasi dapat berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat.
Percepatan hilirisasi kelapa dan pala menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi Maluku Tengah yang membutuhkan koordinasi berkelanjutan.
LANGKAH KONKRET
Pemda kini dituntut memastikan rencana tersebut tidak berhenti pada forum koordinasi, tapi berlanjut pada langkah konkret.
Termasuk kepastian investasi, kesiapan bahan baku, infrastruktur pendukung, penguatan petani dan pelaku usaha, hingga akses pasar.
Jika seluruh mata rantai tersebut dapat dipersiapkan dengan baik, hilirisasi kelapa dan pala berpotensi memperkuat posisi komoditas daerah sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar di Maluku Tengah.
Baca Juga:
Teluk Elpaputih Sentra Hilirisasi Pala dan Kelapa, Target 300 Ribu Butir Kelapa per Hari: https://sentralpolitik.com/teluk-elpaputih-sentra-hilirisasi-pala-dan-kelapa-target-300-ribu-butir-kelapa-per-hari/
Dengan demikian, percepatan hilirisasi bukan hanya tentang membangun industri pengolahan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat. (NAS)
