BULA, SentralPolitik.com – Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur, AR ditahan Jaksa Kejari SBT, Jumat (13/11/2026).
Jaksa menahannya sebagai tersangka dugaan Tipikor Pemerasan, Pungli, dan Gratifikasi dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan TA 2026 di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Awalnya Tim Penyidik memanggil dan memeriksa dua orang saksi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Jaksa kemudian menetapkan AR sebagai tersangka.
Selanjutnya Jaksa menahannya selama 20 hari terhitung sejak hari ini di Lapas Kelas III Wahai.
Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi tiga orang, setelah sebelumnya pada Selasa (3/11/2026) Jaksa menahan dua orang tersangka yaitu RS dan YB.
Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangka melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan/atau Pasal 12B ayat (2) UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
UU ini sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
Dan/ atau Pasal 606 ayat (2) UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab KUHP jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf a dan/atau huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP.
KOMITMEN
Penanganan perkara ini merupakan wujud komitmen Kejari SBT dalam mengawal dan mengamankan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang pendidikan tahun 2026 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
“Melalui penegakan hukum ini, kami ingin memastikan seluruh kegiatan pembangunan sekolah yang mengunakan dana revit terlaksana sebagaimana mestinya,” terang Kasi Intelejen Kejari SBT.
Kejari berharap alokasi anggaran pendidikan benar-benar berdampak langsung bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten SBT tanpa ada kebocoran.
“Penyidikan terus kami kembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban terkait penyimpangan tersebut,” tegasnya.
Baca Juga:
Jaksa Temukan Indikasi Korupsi Rp. 1 M di Dinas Pendidikan; https://sentralpolitik.com/jaksa-temukan-indikasi-korupsi-rp-1-miliar-di-dinas-pendidikan-sbt-korupsi-pemerasan-dan-pungli/
Dalam seluruh proses, kejaksaan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menjamin hak-hak para tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ARFA RUMAIN)
