BULA, SentralPolitik.com – Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur, AR ditahan Jaksa Kejari SBT, Jumat (13/11/2026).
Jaksa menahan AR sebagai tersangka dugaan Tipikor Pemerasan, Pungli dan Gratifikasi dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 di Kabupaten SBT.
Awalnya Tim Penyidik memanggil dan memeriksa dua orang saksi. Sesuai hasil pemeriksaan dan memperoleh dua alat bukti yang sah, Jaksa kemudian menetapkan AR sebagai tersangka.
Selanjutnya penyidik kejaksaan menahannya selama 20 hari terhitung sejak Jumat (13/11/026) di Lapas Kelas III Wahai.
Jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi tiga orang. Sebelumnya pada Selasa (3/11/2026) penyidik menahan dua orang tersangka yaitu RS dan YB.
Jaksa bakal menjerat mereka dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan/atau Pasal 12B ayat (2) UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
UU ini sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
Selanjutnya Pasal 606 UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab KUHP jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana dengan UU 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 Pasal 126 ayat (1) KUHP.
KOMITMEN
Penanganan perkara ini merupakan wujud komitmen Kejari SBT dalam mengawal dan mengamankan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang pendidikan tahun 2026 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
“Melalui penegakan hukum ini, kami ingin memastikan seluruh kegiatan pembangunan sekolah yang mengunakan dana revit terlaksana sebagaimana mestinya,” terang Kasi Intelejen Kejari SBT.
Kejari berharap alokasi anggaran pendidikan benar-benar berdampak langsung bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten SBT tanpa ada kebocoran.
“Penyidikan terus kami kembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban terkait penyimpangan tersebut,” tegasnya.
Baca Juga:
Jaksa Temukan Indikasi Korupsi Rp. 1 M di Dinas Pendidikan; https://sentralpolitik.com/jaksa-temukan-indikasi-korupsi-rp-1-miliar-di-dinas-pendidikan-sbt-korupsi-pemerasan-dan-pungli/
Kejaksaan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menjamin hak-hak para tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ARFA RUMAIN)
