AMBON, SentralPolitik.com – Aktifis LSM mendesak aparat kejaksaan Tinggi Maluku dan BPK agar mengambil langkah hukum atas dugaan penyimpangan honorarium para Raja Negeri (pemangku adat) di Kabupaten Maluku Tenggara.
Mereka mendesak Kejaksaan menuntaskan masalah ini karena sudah terjadi sekian lama.
Selanjutnya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap anggaran daerah yang masuk dalam Anggaran APBD.
‘’Bila ada sebagian raja menerima, mengapa sebagian tidak menerimanya. Kemana anggaran itu, sudah masuk pemeriksaan menyeluruh. Kami duga ada korupsi di kasus ini, tandas Ketua LSM LIW NR.
LSM yang tergabung dalam Diskusi Idealis dan Forum Anti Korupsi Maluku ini mendesak kejaksaan memeriksa Kepala Inspektorat, Kadis Kebudayaan dan Kadis PMD Maluku Tenggara.
‘’Dugaan penyimpangan anggaran daerah melibatkan instansi ini termasuk Bupati Maluku Tenggara,’’ ingat NR.
Mereka menilai dugaan penyalahgunaan anggaran ini telah berlangsung lama dan mencederai rasa keadilan, khususnya terhadap para Raja Negeri.
Apalagi ingat dia Raja Rehenchrap di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kedudukan dalam tatanan adat yang sangat dihormati masyarakat.
AKSI DEMO
Atas persoalan ini LSM LIW dan para aktivis yang tergabung dalam Diskusi Idealis serta Forum Anti Korupsi Maluku akan melakukan aksi demonstrasi di Kota Ambon.
Sesuai rencana aksi akan berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kantor Gubernur, serta Kantor BPK Provinsi Maluku.
Baca Juga:
Dugaan Korupsi Honor Raja-Raja di Maluku Tenggara Mencuat, Minta Kejati Maluku Bertindak Tegas: https://sentralpolitik.com/dugaan-korupsi-honor-raja-raja-di-maluku-tenggara-mencuat-minta-kejati-maluku-bertindak-tegas/
‘’Bila tidak ada tindakan nyata dan respons serius dari pihak terkait kami akan menggelar aksi demo,’’ tandasnya. (*)
