Ketua Komisi 2 DPRD SBB ini menilai langkah Asaduddin ini sangat tidak masuk akal, karena terlalu memaksakan syahwat mengobrak-abrik birokrasi di penghujung masa jabatannya.
Padahal, lanjut dia, kita tahu persis bahwa hasil lelang jabatan oleh yang bersangkutan hingga saat ini tidak ada izin dari pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri.
‘Kalau paksakan pelantikan, maka bisa dianggap sesat dan illegal. Kami juga minta untuk pimpinan DPRD segera mengeluarkan surat penolakan atas surat Pj Bupati itu,’’ ingatnya.
Selanjutnya ia ingatkan bila pelantikan tetap berjalan maka DPRD akan menggugat hasil pelantikan tersebut ke rana hukum, termasuk melaporkan ke Kementrian Dalam Negeri.
Baca Juga:
Giliran Dewan SBB Digeruduk Honorer Satpol PP ; https://sentralpolitik.com/giliran-dewan-sbb-digeruduk-honorer-satpol-pp/
‘’Bila paksakan pelantikan, kami akan menggugat dan melaporkan masalah ini ke Kemendagri,’’ tandasnya. (*)
