Rame-Rame Tolak Koperasi Siluman di GB, Nurlatu: Bila Pecah Konflik Siauta Bertanggung Jawab

Kehadiran koperasi ini juga untuk menjawab harapan pemerintah supaya pengelolaan GB tidak lagi illegal, lewat IPR. Tapi berulang kali pihaknya mengikuti regulasi, tidak ada tindak lanjut.

‘’Mestinya pemerintah cepat mengambil langkah agar persoalan di GB bisa teratasi sekaligus menjawab harapan masyarakat. Kalau ada pro-kontra, pemerintah bertanggung jawab,’’ ingatnya.

Ia mengingatkan, bila ada tambahan 10 koperasi, maka harus menentukan lokasi tambangnya di mana. Bila pada lokasi yang sama dengan koperasi sebelumnya maka pemda harus tegas.

‘’Tambah koperasi, harus menambah lahan. Tapi 10 koperasi yang sudah berjuang sejak awal, meskinya pemerintah menindaklanjutinya,’’ ingatnya.

Usman Besan, Koperasi Floli Bupolo menyebut dirinya juga memiliki hak untuk mengatur di GB. ‘’Kita sudah berjuang sedari 2012. Kalau pemerintah tidak akomodir koperasi kita, kasian dengan rakyat. Apalagi kita juga punya hak untuk mengatur lahan di GB,’’ ingatnya.

Ia menyebut, bila pihaknya sudah mengantongi IPR tentu pengelolaan dengan baik dan benar sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Buru.

ADU DOMBA

Sedangkan koperasi yang mewakili keluarga Wael dari dataran tinggi dan bagian dari ahli waris menolak 10 koperasi siluman.

‘’Kami mengingatkan Kadis Lingkungan Hidup Maluku, jangan mengadu domba masyarakat. Karena raja petuanan, pemilik lahan sudah menyetujui 10 koperasi awal,’’ ingatnya.

Ibrahim Belen selaku masyarakat adat berharap pemerintah jelih melihat proses yang selama ini berlangsung.

‘’Kami tidak menolak kehadiran mereka, tapi pemerintah harus melihat mekanisme yang selama ini sudah berjalan,’’ tandasnya.

Baca Juga:

Kadis Lingkungan Hidup Dilaporkn Biking Blunder soal Koperasi Gunung Botak ; https://sentralpolitik.com/kadis-lingkungan-hidup-dilaporkan-biking-blunder-soal-koperasi-di-gunung-botak/

Selanjutnya ia mengingatkan 10 koperasi awal sudah mewakili marga yang ada, Wael, Besan, Belen, Nurlatu dan lainnya. ‘’Nah, kehadiran koperasi awal representasi dari marga yang ada. Pemerintah harus melihat ini,’’ ingatnya. (*)