Selanjutnya ia juga mengingatkan status darurat korupsi ini merupakan kebijakan yang keliru, mengakibatkan banyak orang terutama para ASN yang ikut terlibat.
MIRIS
Dia juga menyatakan keprihatinannya atas nasib ASN yang ikut terlibat, meski secara hukum harus bertanggung jawab.
Selanjutnya dia juga mempersoalkan Petrus Fatlolon yang sibuk klarifikasi sana sini untuk menyelamatkan dirinya.
‘’Apakah selama ini Bung Pice (PF) selaku mantan pimpinan 5 tahun bagi para ASN yang bernasib malang memiliki rasa empati terhadap mereka,’’ ingat dia.
Rully menyebutkan kalau tak sedikit penderitaan para ASN yang terjerat. Malah ada yang berduka karena kasus ini. Ada yang terindikasi bunuh diri karena depresi terlibat korupsi.
Bakan sebagian di mutasi ke daerah terpencil di kawasan perbatasan. Anak istri-suami mereka juga ikut menderita dalam kondisi Tanimbar yang memprihatinkan.
SELAMATKAN DIRI
Pada sisi lain, mantan Bupati Fatlolon sibuk dengan petisi yang terkesan hanya untuk menyelamatkan dirinya.
“Kesibukan bung Pice ini hanya membuat klarifiaksi, petisi yang ujungnya agar terlihat sempurna. Parahnya dia terus yakinkan publik bahwa semua itu adalah berita hoaks dan pesan sponsor,” sedihnya.
Padahal, lanjut Rully, seharusnya Bung Pice itu malu membuat hal demikian. Masyarakat Tanimbar sudah percaya bahwa ini akibat dari perbuatan siapa dan kebijakan siapa.
Baca Juga:
Ini Daftar Dosa SPPD Fiktif 2020 KKT Saat Covid 19 Merajalela : https://sentralpolitik.com/ini-daftar-dosa-sppd-fiktif-2020-kkt-saat-covid-19-merajalela/
“Kami masyarakat Tanimbar pun sangat berharap sungguh Majelis Hakim, tuntaskan kasus ini sampai pada aktor utamanya,” harap Rully. (*)
SUNGGUH SEDIH…Bila kita simak berita ttg Tanimbar darurat Korupsi. Berita ini sebenarnya sudah cukup lama bahkan terus menerus dimuat diberbagai media masa, bahkan laporan laporan dari berbagai baik lembaga non pemeeintah, oeganisasi, komunitas, bahkan pribadi, tapi tak kunjung kunjung ada tindakan, pada hal KPK sendiri sydah mendengungkan bahwa langakah Pencegahan menjadi hal pokok. Jadi kesimpulan dan asumsi masyarakat Tanimbar bahwa rupanya KPK masih belum melirik tindakan tindakan korupsi yg terjadi di daerah daerah pinggiran atau daerah daerah yg “mungkin” tidak masuk dalam hitungan hitungan dari aspek tertentu semisal politik, sehingga dibiarkan. Semoga tulisan dan berita diatas , dapat ditindak lanjuti dgn Tindakan tegas KPK. Rakyat Tanimbar menunggu dgn sabar tapi cemas, karena para pelaku tetap santai bersembunyi dibalik kesengsaraan rakyat. Semoga.