Banner Iklan
Tipikor

Jaksa Kembali Tahan Kepala Seksi SMP di Dinas Pendidikan Seram Bagian Timur

×

Jaksa Kembali Tahan Kepala Seksi SMP di Dinas Pendidikan Seram Bagian Timur

Sebarkan artikel ini

BULA, SentralPolitik.com – Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur kembali menahan RS, salah satu Kepala Seksi di Dinas Pendidikan setempat, Senin (16/11/2026).

Sebelumnya, penyidik Kejaksaan sudah menggiring Kepala Dinas ke penjara terkait dugaan korupsi dana revitalisasi pendidikan tahun 2026.

Tersangka RS merupakan Kepala Seksi (Kasi) SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur.

Sejak Selasa (3/11/2026) lalu, penyidik telah menetapkannya sebagai tersangka, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan Tim Penyidik.

Setelah penyidik melayangkan panggilan, Senin (hari ini) RS hadir memenuhi panggilan dan langsung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Selanjutnya, tim Penyidik memeriksa dan langsung melakukan penahanan terhadap tersangka RS selama 20 (dua puluh) hari ke depan.

Ia kemudian menjadi titipan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Seram Bagian Timur.

Dengan penahanan ini, Jaksa sudah membekuk empat orang tersangka dalam kasus ini.

ANCAMAN HUKUMAN

Tersangka RS melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan/atau Pasal 12B ayat (2) UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Dan/atau Pasal 606 ayat (2) UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf a dan/atau huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Penanganan perkara ini merupakan wujud komitmen Kejari SBT dalam mengawal dan mengamankan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang merupakan PSN di bidang pendidikan tahun 2026 sesuai arahan Presiden.

“Melalui penegakan hukum ini, kami ingin memastikan seluruh kegiatan pembangunan sekolah yang menggunakan dana revitalisasi terlaksana sebagaimana mestinya,” tandas Kasi Intel Kejari SBT, Chandra Saputra SH.

Katanya, semestinya alokasi anggaran pendidikan benar-benar berdampak langsung bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten SBT tanpa ada kebocoran.

Penyidikan perkara ini masih terus kami kembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban terkait penyimpangan tersebut.

“Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menjamin hak-hak para tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandasnya. (ARFA RUMAIN)

 

Baca Berita Menarik Lainnya! Dapatkan informasi terbaru dari SentralPolitik.com
Channel Telegram ➜
Editor: Editor SentralPolitik