“Kita tertinggi kedua setelah Kabupaten Malra. Untuk itu saya harus ingatkan pada pimpinan OPD agar berikan perhatian terkait realisasi belanja dan pendapatan. Paling lambat 31 Januari ini semua sudah selesai,” tegasnya.
AUDIT BPK
Rangkoratat mengingatkan kalau Pemda telah menerima surat dari BPK RI Perwakilan Maluku. BPK akan hadir untuk audit pendahuluan atas pengelolaan keuangan tahun 2023.
Karena itu dia meminta pimpinan OPD, PPK dan bendahara pengeluaran maupun penerimaan untuk memastikan semua transaksi keuangan.
“Siapkan semua bukti belanja program kerja 2023, sehingga ketika dibutuhkan, kita sudah bisa sampaikan dan dapat jelaskan secara baik dan benar kepada BPK,” pesan dia.
Baca Juga:
Tanimbar Sedang Tidak Baik-Baik saja, Rangkoratat Kumpul Kades se-KKT : https://sentralpolitik.com/tanimbar-sedang-tidak-baik-baik-saja-rangkoratat-kumpul-kades-se-kkt/
“BPK akan jadwalkan audit rinci untuk laporan keuangan kita. Semoga tahun ini kita bisa meriah opini BPK atas Laporan Keuangan dari WDP ke WTP,” harapnya. (*)
