Apabila para ASN Pemda KKT yang terkait dengan masalah hukum, dirinya memastikan akan mencopot dalam jabatan yang bersangkutan.
“Saya perluh sampaikan ini kepada para kades dan BPD dan semua yang hadir agar tidak kaget jika saya mengambil langkah tegas,” tegasnya di poin keempat
Tahun 2024 nanti merupakan tahun politik. Oleh sebab itu, pada arahan kelima, ia kembali mengingatkan para kades wajib sukseskan Pemilu, tanpa harus memihak, menjaga netralitas pemerintah baik di desa, kecamatan hingga kabupaten.
Menyangkut proses penganggaran pada APB-Des maupun APBD adalah sama, siklusnya terukur. Oleh karena itu, di arahan keenam dia meminta pemdes dan BPD memberi perhatian serius.
“Untuk Kadis PMD, harus beri perhatian terhadap anggaran yang ada di desa dan jangan sampai di belok-belokan anggaran desa,” kata dia sambal mencontohkan anggaran makan-minum tamu harus tersedia secara nyata sesuai kebutuhan.
“Dan jika sudah disetujui jangan sampai ada keluhan lagi dari desa karena BPD keluhkan tamu yang banyak datang ke desa,” pesannya di poin ketujuh.
Selanjutnya, untuk pemdes diminta agar melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa.
MENETAP DI DESA
Terhadap arahan kesembilan, Rangkoratat mengingatkan kades agar selalu menetap di desa, supaya kades lebih mengetahui kondisi desa, sehingga jika ada perkembangan dapat melapor secara berjenjang.
Pada poin selanjutnya ia mengatakan sesuai hasil evaluasi laporan realisasi anggaran desa, masih terdapat banyak persoalan.
Ia berharap bila belum tuntaskan, upayakan penyelesaian pekerjaan sebelum akhir tahun 2023 ini. ‘’Sehingga tidak terbawa sampai ke tahun 2024. Belanja desa harus sesuai output,” pesan dia.
Pada poin 11 dan 12, Rangkoratat menegaskan pada prioritas pemenuhan kebutuhan dasar di desa melalui APB-Des. Dan Pemda berkewajiban mengalokasikan 10 persen APBD untuk ADD.
Baca Juga:
Rangkoratat Buka Apel Siaga Patroli Pengawasan Kampanye Pemilu Damai : https://sentralpolitik.com/rangkoratat-buka-apel-siaga-patroli-pengawasan-kampanye-pemilu-damai/
”Pemda konsisten untuk hal ini. Namun perlu memastikan agar APBD dalam belanja maupun pendapatan harus berimbang,” tutupnya mengakhiri. (*)
2 komentar