MASOHI, SentralPolitik.com _ Anggota DPRD Maluku Tengah Rudolf Lailossa mengapresiasi penghargaan Monitoring Center For Prevention (MCP) dari KPK.
Pemkab Maluku Tengah mendapat penghargaan dari KPK RI atas indeks MCP tertinggi di Provinsi Maluku tahun 2023.
—
“Tentu apresiasi tinggi kepada penjabat bupati Rakib Sahubawa dan jajaran OPD atas capaian ini, ” kata Lailossa.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, ini menunjukan progres yang sangat baik dalam upaya pemberantasan korupsi di Maluku Tengah.
“Namun yang paling penting adalah setiap individu maupun organisasi tanamkan integritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, semua elemen mesti terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah serta mendukung program kebijakan penjabat bupati.
“Sederet program kebijakan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan perlu kita dukung untuk kepentingan daerah dan masyarakat,” jelasnya.
DELAPAN CAKUPAN INTERVENSI
Sekadar tahu, penghargaan MCP itu diserahkan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko di Kabupaten Sentani, Papua, Rabu (15/11/2023).
MCP memiliki delapan cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, menajemen ASN, pajak daerah, APIP, serta asset dan tata kelola pemerintahan.
Selanjutnya, ada tiga fokus koordinasi pencegahan tahun 2023 yaitu Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan (MCP), Penyelamatan Keuangan dan Aset Daerah (sertifikat aset, penerbitan dan pemulihan aset, optimalisasi pendapatan pajak daerah).
Kemudian, upaya pencegahan korupsi dan Lainnya (kepatuhan LHKPN, kepatuhan pelaporan gratifikasi, tindak lanjut hasil survei penilaian integritas).
Penjabat Bupati Rakib Sahubawa mengaku upaya yang di lakukan memberikan hasil yang cukup memuaskan sehingga mencapai indeks tertinggi di Maluku.
Baca Juga:
Pemkab Malteng Raih Penghargaan KPK : https://sentralpolitik.com/pemkab-malteng-raih-penghargaan-kpk/
“Terima kasih kepada seluruh OPD lingkup Pemkab Malteng atas kinerja dan kerjasama. Semoga kedepan Pemkab Malteng terus memberikan yang terbaik dengan mewujudkan god governance, ” tutupnya. (*)