Fatlolon Masuk ‘Waiting List’, Jaksa Siap Hadirkan Oknum BPK RI

Keseblasan DPRD Bakal Digiring

AMBON, SentralPolitik.com _ Sidang lanjutan Tipikor BPKAD Kepulauan Tanimbar di PN Ambon Senin (4/12) pekan depan bakal menghadirkan oknum BPK RI.

Sementara Petrus Fatlolon, mantan Bupati KKT yang dikabarkan paling bertanggung jawab atas puluran miliar kerugian daerah itu masuk dalam ‘waiting list’ alias daftar tunggu.

JPU juga bakal menghadirkan 11 Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. “Sekitar 11 Aleg kita hadirkan di sidang nanti,” tandas Kasi Intel Kejari Kepulauan Tanimbar, Agung Nugroho kepada sentralpolitik.com, Rabu (29/11).

Ke-11 orang aleg tersebut yakni Jaflaun Batlayeri (mantan Ketua DPRD), Gotlief Silety (mantan Ketua Komisi A, Ketua DPD Nasdem KKT), Dedison Titirloby (mantan anggota Komisi A), Nikson Larturul (mantan Ketua Komisi C) dan Fredy Korampaulun (Anggota  Komisi C).

Selanjutnya, jaksa akan menghadirkan kembali Apalonia Laratmase (Ketua Komisi B), Semi Lilingwelat (Anggota Komisi C) dan Ivonila K Sinsu (Sekretaris Komisi C).

Berikutnya dan Jidon Kelmanutu (Wakil Ketua I) dan Amrosius Rahanwati (Anggota Komisi B) serta Erens Fenanlampir (Anggota Komisi B).

Selain itu ada nama Ricky Jewerissa, wakil ketua DPRD KKT. Dia di laporkan menerima Rp. 75 juta dari anggota dewan yang lain.

KESEBLASAN

Selain ‘Keseblasan’ Anggota Legislatif ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga akan menghadirkan satu orang dari BPK RI yang di tahun 2020 menjabat sebagai Korwas BPK RI Perwakilan yakni Sulistyo.

Si Sulistyo sebagai pelobi angka nominal uang ratusan juta dengan mantan Kepala BPKAD Yonas Batlayeri. Bertindak sebagai ‘jembatan penyeberangan’ uang haram itu adalah Kepala Inspektorat Jeditha Huwae. Huwae sudah di hadirkan pada sidang kemarin.

“Yang di panggil untuk sidang Senin pekan besok dari DPRD KKT ke Ambon ada 11 orang, dari BPK satu orang,” beber Agung.

VIRTUAL

Sementara itu, jaksa juga bakal menghadirkan sebanyak 15 orang saksi dari unsur ASN BPKAD maupun tenaga honorer untuk mengikuti sidang secara virtual di kantor Kejaksaan Negeri setempat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar