Dengan modus mengiming-imingkan ASN yang akan di lobi kepada kepala daerah dengan menentukan besaran uang. Jika deal angka, maka akan mendapatkan posisi yang diinginkan.
Sebelumnya media ini mengungkap bocoran dana SPPD fiktif dari BPKAD yang mengalir ke sejumlah pihak, termasuk BPK Perwakilan Maluku dan BPK RI.
Selain itu ada pula yang mengalir pada oknum-oknum partai penguasa di Tanimbar.
Informasi media ini, oknum-oknum partai di KKT ini terindikasi melakukan transaksi jabatan di birokrat KKT dengan melibatkan penguasa saat itu.
Bagi KPK, siapa saja yang telah masuk dalam daftar lembaga anti Rasuah ini? Dian Patria hanya memberikan garis besar dengan menyebutkan ada yang dari kerabat bupati sendiri dan yang terbanyak adalah orang partai.
“Kan ada yang melobi, sebut saja jabatan kepala bidang, dia tentukan 25-50 juta. Jabatan kadis 60-80 juta. Namanya sudah kita kantongi. Tapi tidak kita buka,” ucapnya.
TELADAN
Patria menambahkan bahwa ada praktek kolutif yang justru menimbulkan corruption by design di Tanimbar.
Pada akhir percakapan dengan SentralPolitik.com, Dian sampaikan bahwa sebagai pimpinan daerah harus memberikan teladan.
Baca Juga:
Penata Rias Jokowi Sampai Para Suster Ikut Keciprat SPPD Fiktif: https://sentralpolitik.com/penata-rias-jokowi-sampai-para-suster-ikut-keciprat-sppd-fiktif/
‘’Bukan justru berkolusi menguasai kekayaan daerah untuk memperkaya diri atau kelompoknya,’’ pungkasnya. (*)
1 komentar