AMBON (SentralPolitik)_ Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi Maluku akhirnya menggebrak gedung KPK RI di Jakarta, Senin (5/6). Dengan pengeras suara para pendemo membuka borok mantan Bupati KKT Petrus Fatlolon di lembaga anti rasuah itu.
—
Sekitar satu jam lebih berorasi di luar Gedung KPK, para pendemo akhirnya diterima Humas KPK di pelataran gedung.
’’Kami sudah menyampaikan desakan kami dan diterima langsung oleh Humas KPK. Kami berharap KPK bisa memenuhi desakan ini. Kami tentu akan kembali mempertanyakan apa saja yang dibuat KPK menyikapi apa yang kami sampaikan hari ini,’’ tandas Korlap Max Ardo saat dihubungi.
Sementara itu, melalui keterangan tertulis yang diterima SentralPolitik, Korlap Max Ardo menyebut kalau sebagai sosial kontrol dan perubahan dalam aspek penegakan hukum, mereka yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi Maluku mendorong agar korupsi-korupsi di bumi nusantara termasuk di Maluku supaya dihapuskan.
’’Yang kaya menjadi kaya dan miskin menjadi miskin, karena kepentingan segelintir orang,’’ katanya.
Dia menyebut, salah satunya terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dibawah kepemimpinan Petrus Fatlolon yang mana, diduga terjadi korupsi ratusan milyaran rupiah yang mengakibatkan kerugian negara. Bahkan rakyat KKT menderita dan dirugikan oleh bupati Petrus Fatlolon 2017-2022.
Berdasarkan uraian diatas, Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi Maluku (APMAKM) menyatakan tuntunan ke KPK dengan butir-butir sebagai berikut. Meminta KPK memanggil dan memeriksa mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas dugaan Korupsi SPPD Fiktif selama masa jabatannya sebagai bupati.
Meminta KPK segera memeriksa Petrus Fatlolon terkait infrastruktur yang diduga mangkrak seperti Jalan Raya, Rumah Sakit dan proyek-proyek yang bermasalah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang mana merugikan keuangan negara dan daerah. Kondisi itu juga mengganggu pelayanan publik di daerah itu.
AKSI DI NASDEM
Mereka juga melakukan aksi serupa di Kantor DPP Nasdem dan meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem segera mencopot Petrus Fatlolon dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Maluku.
’’Dengan dugaan perilaku yang mengarah pada upaya korupsi, kami minta copot Petrus Fatlolon dari Sekretaris DPW Nasdem Maluku dan pecat keanggotaannya dari Partai Nasdem,’’ tandas dia dalam pernyataan sikapnya.
Menurut mereka, jika Nasdem tetap mempertahankan Petrus Fatlolon sebagai kader bahkan memegang jabatan Sekwil Maluku, maka akan sangat merugikan para kader Nasdem lainnya, khususnya yang akan bertarung pada Pileg maupun Pilkada pada 2024 mendatang.
Tuntutan mereka di Kantor Nasdem kemudian diterima oleh Pengurus DPP Nasdem sebelum mereka membubarkan diri.
ORANG MALUKU
Sementara itu disinggung kalau dirinya bukan orang Tanimbar, Max mengaku kalau dirinya asal Maluku Tenggara, namun aliansi yang dibentuk beranggotakan semua elemen masyarakat Maluku.
’’Ini dari Tanimbar juga ada kok, justru lebih banyak dari yang lain. Ada juga dari Maluku Tengah, Pulau Seram dan Ambon. Tapi kami tidak membedakan suku, kami semua orang Maluku dirantau,’’ kata dia.
Dia mengaku tergerak untuk melakukan aksi ini karena banyak laporan masyarakat asal Tanimbar yang memberikan masukan agar melakukan aksi di pusat, karena masyarakat mulai pesimis dengan aparat di daerah.
’’Tolong dicatat ya bang (wartawan sentralpolitik), kami tidak pernah ditunggangi oleh siapapun. Kami bergerak karena keterpanggilan kami sebagai orang Maluku. Bagaimana Maluku mau maju kalau budaya korupsi masih langgeng disana tanpa ada penanganan yang serius. Nah, masalah di Tanimbar itu musti ditekan dari pusat sehingga segera tuntas,’’ tuntasnya. (*)
