Proyek Lampu Jalan Menghilang; LIRA Tuding Dana Pokir DPRD Kota Bermasalah

AMBON, SentralPolitik.com _ Korwil LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating menduga Pokok Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Kota Ambon bermasalah. Dia menunjuk lima proyek Lampu Jalan milik oknum DPRD Kota Ambon tiba-tiba menghilang alias tak ada pekerjaan di lapangan.

Lewat pernyataan tertulis pada media ini, Sariwating menyebut Pokir merupakan kumpulan permasalahan berupa saran, usul, pendapat serta keinginan dari kelompok masyarakat.

Masyarakat menyampaikan keinginan dalan pertemuan bersama anggota DPRD Kota ketika ada agenda reses. Dengan tujuan dewan memperjuangkan aspirasi masyarakat itu.

Menindaklanjuti aspirasi ini, anggota DPRD harus membahas bersama Badan Anggaran (Banggar)  agar keinginan masyarakat bisa masuk dalam RAPBD.

Ketika terjadi pembahasan dengan Banggar, maka Pokir yang awalnya berupa usul, saran, pendapat berubah wujud menjadi Dana Pokir. Selanjutnya dana itu untuk membiayai usulan warga itu.

‘’Dengan ditampungnya dana Pokir dalam APBD, maka pada titik ini masalah biasanya muncul,’’ kata dia.

Sebab masing-masing anggota dewan mulai mengatur strategi supaya mereka bisa mengelola dana Pokir yang sudah di jabarkan dalam berbagai proyek itu.

‘’Apakah anggota DPRD sudah tahu atau tidak bahwa dalam manejemen pengelolaan dana Pokir area ini menjadi sisi rawan terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi,’’  kata dia.

Apalagi,  lanjutnya, ada ketegasan dari KPK bahwa setelah ada persetujuan dan masuk dalam APBD, dana Pokir menjadi kewenangan atau eksekutif, sementara DPRD hanya mengawasi pelaksanaan dan realisasinya.

‘’Celakanya, ketegasan KPK ini tidak berlaku di DPRD Kota Ambon dan biasanya itu dianggap angin lalu,’’ ingatnya.

Akibatnya, proyek-proyek yang ditangani anggota DPRD melalui dana Pokir menjadi masalah dan berpotensi terjadinya perbuatan tindak pidana.

DATA LSM LIRA

Data yang ada pada LSM LIRA Maluku berupa laporan masyarakat menjelaskan Tahun Anggaran (TA) 2022, Pemkot Ambon menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 214,6 M dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebanyak Rp. 165,2 M lebih atau 76,97 %.

Dari realisasi Rp.165,2 M itu, sebanyak Rp. 103, 8 Miliar untuk melunasi hutang 2021 dan sisa sebesar Rp. 61, 4 M untuk untuk membiayai kegiatan TA 2022

Dari sisa Rp. 61,4 M, sebagian di antaranya yaitu Rp. 16,1 M lebih untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan Pengadaan Langsung (PL) yang merupakan hasil Pokir anggota DPRD.

Pembayaran uang muka Rp. 16,1 M ini merupakan sebagian dari realisasi Belanja Modal PL dengan nilai kontrak seluruh pekerjaan PL sebesar Rp. 55,8 Miliar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *